Jelang Pelaksanaan Pilgub, PWNU Larang 'Black Campaign'

Mendekati pelaksanaan Pilgub Jatim 2013, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim mengimbau seluruh pasangan cagub-cawagub untuk tidak menggunakan cara kotor alias black campaign untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.

Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Mutawakil Alallah mengatakan, lembaga yang dipimpinnya mempersilahkan para cagub-cawagub berebut tempat dan tim suksesnya mengenalkan dan mempromosikan calon yang didukung kepada masyarakat. Namun, semuanya tetap harus dilakukan dengan cara yang santun dan etis.

“Jangan sampai mencela, menghina dan memfitnah, apalagi menjurus ke masalah pribadi. Hal itu sangat tidak santun dan etis," ujarnya, Rabu (22/5/2013).

Menurut KH Mutawakkil, kalau black campaign terus berkembang dan dijadikan alat menyerang pihak tertentu, akan sangat terjadi rawan konflik sosial di masyarakat, khususnya di massa akar rumput (grass root).

"Silakan saling mengkritik, tapi harus kritik yang membangun, misalnya dengan adu program yang lebih baik,” ujar Pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo ini.

Untuk itu, pihaknya, meminta para ulama, tokoh, kiai, dan kader NU mengurangi pernyataan yang meresahkan dan cenderung mengadu domba. Hal itu dinilai penting, karena pada setiap gelaran pesta demokrasi atau pemilukada, warga Nahdliyin sudah cerdas dan dapat menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan pilihan dan hati nurani masing-masing.

“Hal terpenting, aspirasi politik itu juga harus disampaikan dengan akhlakul karimah (akhlak dan cara yang baik),” ujar KH Mutawakkil.

Ditambahkan, dalam Pilgub Jatim 2013, PWNU bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon yang ada kader NU, baik Cawagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) maupun Cagub Khofifah Indar Parawansa.

Sikap itu dipilih guna menghindari gesekan keras di massa kultural NU di akar rumput. Tapi kalau secara pribadi pengurus PCNU atau PWNU terlibat dukung mendukung, selama tidak membawa nama organisasi NU, pihaknya tidak mempersoalkan. Pengurus NU yang juga pengasuh pondok pesantren, pernyataan keluar terkait dukungan Pilgub juga harus atas nama pesantren dan bukan NU.

"Pokoknya kalau secara pribadi-pribadi, terserah mau pilih siapa,” ujarnya.